Dalam pertemuan itu, Gubernur menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan wilayah. Ia menyampaikan bahwa masih banyak ruas jalan di Riau yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat.

"Dari total 2.693,87 km jalan provinsi, baru 68,01 persen yang berstatus mantap. Sementara itu, jalan kabupaten/kota sepanjang 17.632,37 km, hanya 47,92 persen yang mantap," jelas Wahid.

Pemerintah Provinsi Riau memperkirakan anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai 100 persen kondisi jalan mantap di seluruh wilayah mencapai Rp24,7 triliun.

Untuk mendukung pembangunan tahun 2026, Pemprov Riau telah mengusulkan sejumlah proyek prioritas, antara lain: pembangunan Pekanbaru East Outer Ring Road (28,8 km), Jembatan Siak V (1.384 m), penataan Kota Tua Senapelan, dan revitalisasi waterfront Sungai Siak. Termasuk pula pembangunan TPST regional, 12 unit pompa dan kolam retensi di Pekanbaru, flyover Garuda Sakti, serta akses jalan ke Kawasan Industri Tanjung Buton (9 km).

"Di Kabupaten Siak, kami usulkan sistem air bersih dan pompanisasi irigasi masing-masing 100 liter/detik. Di Pelalawan, pembangunan jalan lintas Bono sepanjang 111,36 km dan perbaikan Jalan Lintas Sumatera 8,9 km juga masuk prioritas," tambahnya.

Gubernur juga menyampaikan usulan proyek di Kota Dumai, seperti peningkatan Jalan Soekarno-Hatta, turap pengendalian banjir Sungai Dumai, dan jalan Dumai–Sinaboi. Optimalisasi SPAM Regional Durolis turut diajukan untuk mendukung pemenuhan air bersih.

Di Kabupaten Indragiri Hulu, usulan mencakup pembangunan jalan dua jalur ruas Pematang Reba, pemeliharaan tebing Sungai Indragiri, serta peningkatan IPA SPAM. Pemprov Riau juga mengajukan pembangunan kawasan swasembada pangan dan air di Inhu, Inhil, Kuansing, serta kawasan afirmasi di Kepulauan Meranti dan Bengkalis.

"Kami akan terus menjalin komunikasi dengan kementerian agar semua usulan ini bisa segera terealisasi," tegas Wahid. (***)

Sumber: Goriau